Halaman 1 dari 1

BACA

▶ Mobil Wabup Merangin Masuk Jurang

23 Agustus 2013 | 07:45:00 WIB

▶ Inilah Perolehan Suara Dapil Kota Jambi

23 Agustus 2013 | 08:00:00 WIB

▶ Partai Demokrat Meraih Suara Terbanyak di Muarojambi

23 Agustus 2013 | 07:30:00 WIB

▶ Partai Demokrat Meraih Suara Tertinggi di Batanghari

23 Agustus 2013 | 07:00:00 WIB

▶ Kota Jambi, Tiga Partai Meraih Angka Bilangan

23 Agustus 2013 | 06:45:00 WIB

▶ Partai Gerindra Naik Kelas

23 Agustus 2013 | 06:30:00 WIB

▶ JE Campus Expo Hadirkan Kampus Terbaik

23 Agustus 2013 | 06:00:00 WIB

▶ Persisko Jambi Harus Banyak Belajar

23 Agustus 2013 | 07:20:00 WIB

▶ KPUD Minta Kasus Pembakaran Surat Suara Diusut Tuntas

23 Agustus 2013 | 15:35:00 WIB

JAMBIUPDATE.COM, Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang semula dikelola langsung oleh pusat,  terhitung Januari 2014 mendatang , akan menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah.
Artinya, tidak ada lagi sistem bagi hasil degan pusat, pajak sepenuhnya menjadi hak Pemerintah Daerah.

‘’Namun demikian, untuk mengelola sendiri PBB tahun 2014 memang perlu serangkaian persiapan. Diantaranya adalah Perda yang mengatur hal itu,’’ ujar Kepala Dinas Pendapatan Kota Jambi Syahril Shamingin, kemarin.

Sementara untuk tenaga teknis sendiri, sebutnya,  Pemkot akan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. “Januari 2014 yang jelas sudah dimulai, untuk persiapan sendiri selama ini tak ada kendala. Untuk SDM kita didukung oleh KPP Pratama,” katanya.

Syahril mengatakan, dengan diserahkannya pengelolaan PBB sepenuhnya kepada Pemkot, maka pendapatan dari sektor PBB ini diyakini akan meningkat 200 persen.

“Saya tidak tahu berapa nilainya, yang jelas kita yakin akan meningkat sebanyak 200 persen,” katanya.

Selama ini, yang terjadi lanjut Syahril adalah banyaknya Wajib Pajak (WP) yang tak tergarap. Namun, degan diserahkannya pengelolaan sepenuhnya ke Pemkot, maka WP yang ada akan tercover secara keseluruhan.

Kepala KPP Pratama Ahmat Zufri membenarkan pihaknya akan mendukung SDM untuk pengelolaan PBB di Kota Jambi. Dia juga mengatakan tidak tercovernya wajib pajak secara keseluruhan selama ini lantaran karena perkembangan ekonomi yang sangat cepat.

“Kalau tidak salah ada sekitar 200 ribuan Wajib Pajak saat ini, tapi tak tercover semua,” paparnya.

Menurutnya, perkembangan ekonomi yang terlalu cepat menyebabkan perubahan dari WP itu sendiri. “Hari ini keawajibannya segini, mungkin besok bisa berubah,” katanya. Dan hal itu diakuinya memang terjadi di Kota Jambi. Perubahan NJOP wajib pajak itu banyak terjadi, namun yang bersangkutan tak melapor.

Ketika ditanyakan kepadanya target pendapatan dari sektor PBB, Ahmat Zufri juga tak bisa memastikan. “Yang jelas tentu akan lebih banyak dua atau tiga kali lipat dari yang sekarang yang berbagi hasil dengan pusat ini,” paparnya.

sumber: jambi ekspres
Halaman : 1

POPULER THIS WEEK

▶ Tes CPNS 2014 Dimulai Juni

dibaca: 132 pembaca

▶ Parkir di KTL, Mobil Diderek

dibaca: 99 pembaca

▶ Fattah Dieksekusi, Sinwan Bupati

dibaca: 92 pembaca

▶ 182 Km Jalan Rawan Longsor

dibaca: 89 pembaca

▶ Peletakan Batu Pertama 19 Mei

dibaca: 80 pembaca


ARSIP

Tanggal: / /