Halaman 1 dari 1

BACA

▶ Polres merangin amankan 20 Galon BBM

25 Juni 2013 | 12:35:00 WIB

▶ Oknum PNS Bermain PETI, Dipecat

25 Juni 2013 | 20:20:00 WIB

▶ Haris: PETI di Desa Pulau Baru akan Diberantas

25 Juni 2013 | 20:40:00 WIB

▶ Mahasiswa Tuntut Kadis PU Diganti

25 Juni 2013 | 14:20:00 WIB

▶ PETI Kian Meresahkan

25 Juni 2013 | 20:30:00 WIB

▶ Anggaran Penyakit Kusta Minim

25 Juni 2013 | 21:00:00 WIB

▶ Seorang Santri Tewas Ditabrak Truck

25 Juni 2013 | 12:45:00 WIB

▶ Dinkes Nunggak Pajak Rumdis

25 Juni 2013 | 18:30:00 WIB

▶ Bupati dan Wabup Lepas 310 Calon Jemaah Umroh

25 Juni 2013 | 18:30:00 WIB

JAMBIUPDATE.COM,
MERANGIN, Kepala Bappeda Merangin, M Arif, melalui Sekretaris Bappeda, Elvis Suryadinata, mengatakan dengan adanya penolakan BLSM oleh masyarakat karena data yang kurang valid, maka pihak Bappeda, Badan Statistik, dan pihak kecamatan melakukan rapat koordinasi. "Untuk menyelesaikan masalah di beberapa kecamatan, maka kemarin kita malakukan rapat koordinasi," ujarnya.

Dari rapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa untuk kecamatan yang bermasalah akan dilakukan pendataan ulang penduduk yang berhak menerima BLSM. "Hasil rapatnya, kami akan lakukan pendataan ulang di kecamatan yang data penerimanya dianggap tidak tepat sasaran" jelasnya.


Pendataan ulang penerima BLSM di beberapa kacamatan yang bermasalah dilakukan melalui musyawarah desa atau musawarah kelurahan. Dan hasilnya nanti langsung disearahkan ke pihak kecamtan dan diserahkan ke bps pusat. "Untuk mendapatkan data yang benar-benar valid maka kita akan melakukan pendataan yang langsung dilakukan oleh pemerintahan desa maupun kelurahan setempat," katanya.


Perlu diketahui, sebelumnya 3 kecamatan --Kecamatan Renah Pembarap, Kecamatan Siau, dan Kecamatan Lembah Masurai menolak kartu perlindungan Sosial (KPS) atau lebih dikenal dengan BLSM yang merupakan kompensasi atas Kenaikan harga BBM baru-baru ini.


Penolakan BLSM oleh masyarakat 3 kecamatan tersrbut dikarenakan masyarakat menilai BLSM banyak yang tidak tepat sasaran dan harus dilakukan pendataan ulang masyarakat yang memang berhak menerima Bantuan tersebut. (sumber: jambi ekspres)